EmDanial: Pembentukan Penyelenggara Adhoc Pilkada 2018

560

KPU Polman akan merekrut 6.146 Orang.

TRANSTIPO.com, Polewali – Untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, KPU Kabupaten Polewali Mandar (Polman) akan merekrut 6.146 orang penyelenggara adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang terdiri dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Jumlah tersebut, terinci untuk PPK masing-masing lima orang setiap kecamatan, PPS masing-masing tiga orang setiap desa/kelurahan, dan KPPS yang akan ditempatkan pada 795 TPS masing-masing tujuh orang.

Paparan di atas dijelaskan oleh M. Danial, Ketua KPU Polman, kepada laman ini satu jam yang lalu, dalam percakapan WhatsApp.

Komisioner KPU Polman ini  menjelaskan, perekrutan penyelenggara adhoc Pilkada Tahun 2018 dilakukan dua tahap. Tahap pertama, pendaftaran calon anggota PPK dan PPS tanggal 14-21 Oktober, sedangkan tahap kedua perekrutan calon anggota KPPS pada 3 April – 3 Juni 2018.

“Pengumuman pendaftaran dan persyaratan calon anggota PPK dan PPS sudah dilakukan sejak pekan lalu,” ujarnya, Minggu malam,  8 Oktober 2017.

Ditambahkan, untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS Pilkada 2018, di antara persyaratan yang harus dipenuhi adalah usia paling rendah 17 tahun, memiliki KTP elektronik Polewali Mandar, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS, dan berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

Selain itu, tulis M. Danial dalam WhatsApp pribadinya, tidak menjadi anggota parpol dalam lima tahun terakhir, tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, sehat jasmani dan rohani, bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Dengan persyaratan usia paling rendah 17 tahun, katanya, merupakan peluang bagi potensi yang berusia muda untuk berperan langsung sebagai penyelenggaraan pilkada atau pemilu.

Persyaratan lain, urai wartawan senior ini, belum pernah menjadi anggota PPK atau PPS dua periode berturut-turut. Dua periode yang dimaksud, adalah tidak menjadi anggota PPK atau PPS antara 2005-2009 (periode pertama) dan periode kedua 2010-2014.

Ditegaskan, bahwa persyaratan yang sangat penting juga, adalah mempunyai integritas, kapasitas, kompetensi, kemandirian, jujur dan adil.

”Integritas adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar untuk menjadi penyelenggara pilkada atau pemilu,” singkat M. Danial.

Selain itu, “Kapasitas dan kompetensi, serta kemandirian, jujur dan adil,” tandasnya.

Pada pelaksanaan pilkada 2018 ini, KPU Polman akan merekrut juga tenaga pendukung penyelenggara pilkada, yaitu petugas pendataan pemilih atau PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) sebanyak 795 orang (satu orang setiap TPS), dan operator Sidalih (sistem informasi data pemilih) satu orang setiap kecamatan.

“Untuk kelancaran kegiatan PPK dan PPS, diperlukan personil sekretaris dan tenaga sekretariat masing-masing dua orang setiap PPK dan PPS. Untuk pengamanan TPS pada hari pemungutan suara, akan direkrut petugas ketertiban masing-masing dua orang setiap TPS,” jelas M. Danial, menutup perbincangan ‘jarak jauh’ ini.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR