M. Danial, Ketua KPU Polewali Mandar. (Foto: Net.)

Jika ternyata kekurangan jumlah dukungan, maka akan dilengkapi dua kali lipat.

TRANSTIPO.com, Polewali – Bakal pasangan calon yang berminat mendaftar sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 melalui jalur perseorangan, harus menyerahkan paling sedikit 25.613 dukungan kepada KPU Kabupaten.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Polewali Mandar EmDanial kepada laman ini melalui whatsapp, sore tadi.

Dukungan dimaksud, katanya, berupa KTP elektronik atau Suket (surat keterangan) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.

Jumlah persyaratan dukungan tersebut, jelas EmDanial, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Polewali Mandar, Minggu, 10 September 2017.

“Jumlah dukungan sebanyak 25.613, adalah hasil penghitungan minimum sebanyak 8,5 persen dari DPT (daftar pemilih tetap) pemilihan terakhir, yaitu Pilgub Sulawesi Barat Tahun 2017,” jelas EmDanial.

Dijelaskan, KTP elektronik atau Suket dukungan untuk bakal paslon perseorangan, tersebar pada sedikitnya 50 persen dari jumlah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar. Karena Polewali Mandar memiliki 16 kecamatan, maka dukungan harus tersebar paling sedikit pada delapan kecamatan di daerah ini.

Rapat pleno KPU Polewali Mandar diikuti empat komisioner, yaitu Hasriadi, Saipuddin, Said Usman Umar, dan Fitrinela Patonangi. Turut dihadiri Ketua Panwas Polewali Mandar Syuaib.

Ketua KPU Polewali Mandar menjelaskan, ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bakal Paslon Perseorangan, untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalm DPT Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 sampai 500.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 8,5 persen.

Jadwal tahapan Pilbup Polewali Mandar Tahun 2018, penyerahan syarat dukungan bakal Paslon Perseorangan ke KPU mulai 5 sampai 9 November 2017.

Selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian jumlah minimal dan sebaran, serta penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda. Kalau sudah terpenuhi sesuai ketentuan, KPU akan melakukan verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan.

Ketua KPU mengingatkan, sebut EmDanial, bahwa dukungan untuk bakal Paslon Perseorangan dalam bentuk KTP elektronik atau Suket, dilarang dari penduduk yang berstatus sebagai anggota TNI, Polri, PNS, kepala desa dan perangkat desa.

Selain itu, jelasnya, dukungan yang berasal dari penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS, KPPS dan jajaran sekretariatnya, begitupun pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwas, Panwas kecamatan, Panwas desa/kelurahan dan jajaran sekretariatnya).

“Kalau ditemukan dukungan dari yang dilarang oleh UU, akan dinyatakan tidak memenuhi syarat,” tegas Komisioner yang pernah menjadi wartawan Harian Fajar ini.

Diingatkan, pada masa perbaikan syarat dukungan bakal Paslon Perseorangan, jika kemudian diketahui terjadi kekurangan jumlah dukungan berdasarkan hasil verifikasi faktual, maka bakal Paslon harus menyerahkan sebanyak dua kali lipat dari jumlah kekurangan yang sudah diperbaiki.

“Pada masa perbaikan, kekurangan jumlah dukungan harus menyerahkan dua kali lipat dari kekurangan setelah dilakukan perbaikan,” jelasnya.

Dengan ditetapkannya jumlah minimum dukungan persyaratan bakal Paslon Perseorangan untuk Pilbup Polman, urai EmDanial, sekaligus membuka peluang bagi para profesional, tokoh politik, atau siapa pun yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai peserta Pilbup melalui jalur perseorangan.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR