Sekretaris DPRD Matra M. Ikbal N Pali. (Foto: Arham Bustaman)

TRANSTIPO. com, Pasangkayu – Sekretaris Dewan Matra M. Ikbal N Pali akan menertibkan pelayanan terutama di bagian kehumasan yang kini digabung ke bagian persidangan Sekretariat DPRD Matra.

Pasalnya, bagian yang khusus menangani media dan wartawan ini sering mendapat sorotan publik terkait kinerja staf yang buruk saat masih dipimpin oleh kepala bagian humas sebelumnya.

Persoalan mendasar disinyalir terjadi disebabkan jumlah staf yang tidak mengerti tugas dan fungsinya. Selain itu, faktor kehadiran juga seakan diabaikan oleh beberapa staf sebab hanya beberapa orang saja yang proaktif. Tak ayal, jika ruang sewaktu-waktu terlihat kosong tak berpenghuni.

Kondisi seperti ini menjadi pemandangan lazim, apalagi ruangan sesak yang berisi dengan koran menumpuk meski dirasa rugi karena sudah dibayarkan sebab tidak terdistribusi ke seluruh bagian ruangan.

Saat ditemui di ruangannya, Kamis, 2 Februari 2017, Sekwan Matra Ikbal—baru-baru ini menggantikan Firman—mengatakan, akan membenahi kondisi di jajaran sekretariat dewan.

“Sebenarnya kondisi ini memang tidak nyaman apalagi bagi para awak media, namun persoalan ini akan kami tata agar pelayanan lebih baik. Kami juga sudah bicarakan dengan bagian (humas) terkait tentang masalah ini,” kata Ikbal kepada laman ini.

Selain itu, pihaknya sudah berkordinasi dengan bidang pemutasian BKDD Matra untuk merekomendasikan beberapa staf yang dinilai tidak aktif (malas) agar dilakukan rolling staf. Alasannya, agar bisa bekerja sesuai harapan di tempat yang baru.

Ia menambahkan, langkah ini diambil sebagai solusi terakhir. Sebab, mungkin saja ada perasaan malu dan mau berubah bilamana di tempakan di lingkungan dengan suasana yang baru.

Senada, kepala bagian persidangan dan humas Zain Makmur juga mendukung reposisi atau rolling staf sekretariat demi efektivitas kinerja staf.

Zain menambahkan, pihaknya juga sudah kordinasi dengan bagian umum agar di setiap ruang alat kelengkapan dewan, baik ruang pimpinan, badan dan komisi diposisikan minimal satu orang pegawai negeri.

ARHAM BUSTAMAN

TINGGALKAN KOMENTAR