Anggota DPRD Matra, Ikram Ibrahim, sedang berpose di depan kantornya itu. (Foto: Arham Bustaman)

TRANSTIPO.com, Pasangkayu – Disinggung ikhwal perubahan nama kabupaten, sejak awal Anggota DPRD Matra, Ikram Ibrahim, menegaskan kalau dirinya orang pertama yang mendukung nama Kabupaten Pasangkayu.

Alasannya, nama Pasangkayu memiliki kaitan begitu sakral dengan sejarah dan falsafah daerah di utara Sulbar dibanding dengan nama Mamuju Utara. Pasangkayu, jauh sebelum mekar pada 2003 lalu, oleh dua bersaudara Yaumil RM dan Agus Ambo Djiwa serta beberapa tokoh lainnya yang ada di daerah ini, menyebutnya sudah dikenal di kalangan masyarakat luas termasuk di luar negeri, bahkan saat masih di zaman kolonial Belanda.

“Namun karena alasan politis waktu itu sehingga para pemrakarsa pemekaran merelakan nama Mamuju Utara untuk dilegitimasi menjadi nama kabupaten,” kata politisi muda Ikram Ibrahim di Kantor DPRD Matra, Senin, 27 Maret 2017.

Ia mengisahkan, Pasangkayu bila ditinjau dari segi filosofis merupakan sebuah nama tempat persinggahan bagi para saudagar yang melintas yang berasal dari berbagai daerah dan menetap sehingga terbentuk suatu komunitas perkampungan yang bisa disebut dengan miniatur Indonesia ini.

Pasangkayu kala itu merupakan nama untuk memudahkan penyebutan Vovasanggayu (nama pohon) bagi orang-orang dari Sulawesi Selatan hingga hari ini. meski kedua nama tersebut memiliki makna dan nilai yang berbeda yang tidak terlepas dari awal asal-muasal nama daerah ini.

Wakil Ketua PPP Matra ini juga menilai, umur daerah yang paling ujung bagian utara Sulbar ini bukan lagi seumur jagung tapi sudah cukup matang.

Faktor pendukung berupa infrastruktur sudah memadai, meski masih ada yang perlu dibenahi, sehingga di usianya yang menginjak ke-14 tahun ini, ia berharap pemerintah daerah lebih fokus pada peningkatan sumber daya manusia utamanya pelayanan publik.

Pasalnya, bila melihat kondisi mengenai pelayanan, ia menganggap masih sangat jauh dari kata memuaskan. Sebab banyak pegawai yang tidak memahami tugas pokok dan fungsinya dan tidak relevan dengan visi misi bupati. Sebut saja pada posisi dan jabatan yang tidak berdasarkan job discription dan basic-nya.

Karenanya ini perlu direview (tinjau ulang), sebab bisa menjadi bias dan mempengaruhi sistem pada pemerintahan Agus-Saal. Ini juga tak lepas daripada pembagian jabatan yang tidak mengacu pada profesionalisme dan objektivitas.

“Pembagian jabatan itu bukan karena kepentingan politik dan loyalitas semata, sebab bisa menjadi bias dan mempengaruhi sistem, karena jika SKPD tidak punya pemikiran visioner dan komprehensif, tidak mungkin mampu menerjemahkan kebijakan dan mewujudkan program pembangunan sesuai dengan vivi misi bupati,” kata mantan pegiat mahasiswa UMI Makassar ini.

Bupati Matra Agus Ambo Djiwa selama ini, tambah Ketua Badan Legislasi DPRD Matra ini, sudah melakukan proses tahapan untuk memenuhi harapan masyarakat daerah ini, meski belum maksimal sebab tidak didukung perangkat yang mumpuni.

Tapi indikasi dari hasil pencapaian pembangunan daerah Matra berdasarkan fakta di lapangan menunjukan kesehteraan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski belum merata.

Namun kalau bicara soal angka di atas kertas, hasilnya berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi meski usia daerah ini tergolong muda dari daerah lain  di Sulbar kecuali Mateng.

Dia pun sangat merospon baik terkait NAWAJIWA (Sembilan Agenda Pokok) gagasan Agus-Saal untuk kali kedua. Sebab kata dia, ini lebih ramping dari program unggulan priode sebelumnya dengan jumlah 20 item.

Program unggulan ini nantinya akan meng-cover semua yang menjadi sasaran pembangunan daerah tersebut. Karena itu selaku anggota dewan yang mempunyai fungsi pengawasan, ia berharap kepada para kepala SKPD selaku eksekutor mampu mengimplementasikan program tesebut sebaik mungkin.

ARHAM BUSTAMAN

TINGGALKAN KOMENTAR