Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said. (Foto: Arham)

Antara DPD RI, DPRD dan Pemkab Pasangkayu saling lempar tanggungjawab terkait sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan sawit.

TRANSTIPO.com, Pasangkayu – Dalam beberapa kasus sengketa lahan yang melibatkan perusahaan sawit dengan warga, Asri Anas menyebut Pemkab dan DPRD Pasangkayu semestinya lebih berani membela warga.

Seusai diberitakan di berbagai media sebelumnya, pernyataan Asri Anas tersebut, sontak menuai beragam reaksi dari berbagai pihak.

Tak pelak, Ketua DPRD Pasangkayu yang juga Ketua Umum ADKASI Lukman Said tersulut pula berkomentar.

Lukman Said mengatakan, 4 tahun lalu, senator di Jakarta Asri Anas pernah berjanji akan menyelesaikan kasus agraria di Pasangkayu dalam waktu dekat, tapi faktanya tidak ada.

“Kenapa baru sekarang getol menyuarakan soal itu, apakah karena panggung Pemilu 2019 makin dekat,” kata Lukman Said, heran.

Bukan hanya Lukman, persoalan ini juga mengundang tanggapan anggota parlemen lainnya di Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Adalah Ikram Ibrahim yang selama ini getol menyuarakan aspirasi rakyat di Pasangkayu.

“Seharusnya dari dulu pak Asri Anas berani ngomong, kenapa baru sekarang nongol. Apakah dia pernah perjuangkan di Senayan sana?” sesal Ikram, bertanya.

Wakil Bupati Pasangkayu HM. Saal mengatakan, Pemkab Pasangkayu hanya fasilitator untuk memediasi warga dan perusahaan, namun tidak bisa memfinalkan.

Pasalnya, itu menyangkut HGU yang menjadi domain pemerintah pusat.

“Dan suatu kekeliruan kalau ada yang menyatakan pemerintah daerah lemah. Persoalan ini bukan hanya tanggungjawab pemkab. Sebaiknya, sebagai perwakilan daerah di pusat, dia (Asri Anas, red) harus lebih keras memperjuangkan, tidak hanya menyudutkan pihak lain (Pemkab, red),” sebut H. Saal.

ARHAM BUSTAMAN

TINGGALKAN KOMENTAR