Dewan Ambigu Soal Perselisihan Natsir vs Firman

499

TRANSTIPO.com, Matra – Ketua DPRD Matra, Lukman Said, mulai angkat bicara soal perselisihan dua pejabat Pemkab Matra, yang sebelumnya diberitakan oleh beberapa media online di Sulbar.

Perselisihan dua pejabat Matra itu, yakni Sekda Matra, M. Natsir, dengan Kepala Bappeda Matra, Firman, bermula ketika keduanya bertemu di salah sebuah ruangan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Rabu, 19 Oktober 2016.

Melalui akun media sosial miliknya, Lukman Said berjanji akan menyurati pihak Pemkab Matra dengan meminta penjelasan terkait inti permasalahan kedua pejabat itu. Sebab, kata Lukman, bila tak diselesaikan maka dikuatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah.

“Saya kira bupati dan wakil bupati harus turun tangan. Saya bisa pastikan kalau tak dilakukan, maka akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Secara kelembagaan, insya Allah kami akan menyurat secara resmi kepada Pemkab Matra,” tulis Lukman di akun media sosial miliknya, Jumat, 21 Oktober 2016.

Lukman Said yang juga Ketua PDIP Matra, mengapresiasi kerja-kerja wartawan sebagai lembaga kontrol sosial. Bahkan pihaknya meminta kepada para pewarta yang ada di Matra agar lebih mengawasi Pemkab Matra dan DPRD Matra. Sebab, menurut Lukman, sebagai pemangku amanah yang digaji oleh rakyat maka selayaknya introspeksi diri.

Ketua DPRD Matra yang juga Ketua Umum ADKAI ini menambahkan, jika seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tak kompak, maka akan berimplikasi buruk secara luas.

“Ini dikuatirkan akan terjadi keterlambatan pembahasan APBD-P 2016 akibat ‘perang dingin’ kedua pejabat itu. akibat lainnya, stagnasi (jalan di tempat) pelayanan terhadap masyarakat Matra secara keseluruhan,” kata Lukman.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Matra, Musawir Az Isham. Kata dia, insiden ini sangat memalukan. Mereka seperti kekanak-kanakan. “Dia yang mesti diajarkan etika. Apa sebenarnya yang mereka ributkan? Mereka tak sadar kalau apa yang dilakukan itu jadi sorotan publik,” kata Musawir.

Musawir menyarankan agar masalah ini segera didamaikan secara baik. Sebab masih banyak persoalan rakyat yang mesti dipikirkan dan dikerjakan. “Jangan karena persolan ini semua jadi terlunta,” tegasnya.

Pendapat lain datang dari legislator Matra yang lain. Namanya Saifuddin Andi Baso, politisi senior Golkar. Ketua Komisi II DPRD Matra berpandangan lain. Menurutnya, terkait hal ini jangan langsung menyurati Pemkab Matra, tapi sebaiknya proses penyelesaiannya melalui hasil penyidik PNS. “Dengan begini akan diketahui sumber dan inti masalahnya,” pinta Saifuddin Andi Baso.

ARHAM BUSTAMAN

TINGGALKAN KOMENTAR