KTP Elektronik. (Foto: Net.)

TRANSTIPO.com, Topoyo – Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) masih terbilang banyak yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-el). Hal itu terlihat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mateng sejumlah masyarakat ingin mengurus KTP-el.

Kepada laman ini, masyarakat yang ditemui di Kantor Disdukcapil Mateng itu mengatakan ingin mengurus KTP-el.

Salah seorang warga yang tak bersedia ditulis identitasnya mengatakan, dalam pengurusan KTP-el kadang-kadang kami merasa kesulitan, kami disuruh kembali ke desa hanya persoalan sepele.

Sumber ini sebut contoh, kami diminta kembali ke desa tempat asal minta keterangan atau tanda tangan kepala desa, dan itu kadang membuat kami malas mengurus hal tersebut.

“Seharusnya diberi kebijakan untuk mempermudah pengurusan apalagi kalau jauh seperti di Tobadak Delapan,” kata sumber ini di Topoyo pada Senin, 1 April 2019.

Terkait keluhan masyarakat tersebut, Kepala Disdukcapil Mateng Hasanuddin mengatakan, kami sudah melakukan upaya turun langsung menjemput bola ke setiap desa.

Bahkan, sebut Hasanuddin, kami juga masuk ke dusun yang ada di Mateng untuk melakukan perekaman dengan harapan mempermudah kepada masyarakat untuk memiliki KTP-el.

“Kami memberikan kemudahan kepada masyarakat yang datang langsung ke kantor capil untuk mengurus KTP-el, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang puas dari dinas capil,” ujar Hasanuddin.

Melihat fakta yang ada, Hasanuddin juga akui, “Namun upaya itu kami belum sanggup untuk meminimalisir ribuan data dari pusat atas banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman.”

Kendalanya saat ini, sebut Hasanddin, kurang sinkron data dari desa, seperti terdapat beberapa warga yang telah pindah dan meninggal dunia, sudah menikah namun belum dilaporkan oleh pihak aparat desa, sehingga data tersebut masih ada dan aktif.

“Kami mengharapkan ada peran aparat desa setempat untuk melakukan pembersihan atau mendata kembali warganya sehingga tidak ada data yang tumpang tindih,” harap Hasanuddin.

Terkait adanya warga yang mengatakan mengalami kesulitan saat datang langsung mengurus, Hasanuddin tepis dengan mengatakan, “Itu tidak benar. Kami selalu beri kebijakan kepada masyarakat bila ada sedikit kendala yang mereka hadapi. Tapi bila sudah terlalu banyak data-data yang tidak jelas saat mengurus, kami harus menyarankan untuk kembali ke desanya untuk dilengkapi untuk menjaga kemungkinan adanya dobel atau tumpang tindih KTP.”

“Adapun masyarakat belum memiliki KTP-el, karena memang datanya belum turun dan valid, kita akan berikan suket sebagai pengganti KTP-el untuk dipergunakan di pemilu nanti, ini sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi,” tutup Hasanuddin.

RULI SYAMSIL

TINGGALKAN KOMENTAR