KPU Mamuju Tengah menggelar kegiatan sosialisasi pencalonan anggota legislatif tahun 2019 di Wisma Widya Buah, Topoyo, Mamuju Tengah. (Foto: Ruli)

TRANSTIPO.com, Topoyo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sejak 30 Juni 2018.

Komisioner KPU Mamuju Tengah (Mateng) Suryadi Rahmat, meminta peserta pemilu di setiap tingkatan calon anggota legislatif agar mengikuti seluruh ketentuan yang sudah dimuat di PKPU tersebut.

Hal ini disampaikan pada saat KPU menggelar kegiatan sosialisasi pencalonan anggota legislatif tahun 2019 di Wisma Widya Buah, Topoyo, Mamuju Tengah.

“Mudah-mudahan ini sudah sampai dan tersebar di seluruh peserta pemilu, karena regulasi itu harus dipahami semua pihak baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu,” ujarnya, beberapa hari lalu.

Menurut dia, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu harus mempunyai kepahaman yang sama agar tidak menimbulkan konflik.

“Jadi pemahaman dari seluruh stakeholder kepemiluan harus sama terhadap peraturan itu. Kami berharap tahapan bisa berjalan lancar tinggal beberapa hari lagi proses pendaftaran sudah dimulai,” kata dia.

Sampai hari Minggu, 1 Juli, kemarin, ia jelaskan bahwa partai politik peserta Pemilu 2019 sudah diberikan akses untuk mengisi daftar nama calon anggota legislatif yang akan didaftarkan di setiap daerah pemilihan melalui sistem informasi pencalonan (SILON).

“Tanggal 4 – 17 Juli akan dimulai pendaftaran untuk masing-masing tingkatan jadi kalau calon anggota DPRD kabupaten/kota itu didaftarkan di KPU kabupaten/kota, calon anggota DPRD provinsi didaftarkan di KPU provinsi, calon anggota DPR RI didaftarkan di KPU RI, calon anggota DPD itu proses verifikasi pendaftaran dilakukan di KPU provinsi,” tambahnya.

Sementara itu, untuk pendaftaran pasangan calon presiden-calon wakil presiden akan dimulai pada 4 Agustus 2018 – 10 Agustus 2018.

Selain itu, lanjut Suryadi, KPU juga akan melakukan kroscek terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hingga hari ini belum terdata dan secepatnya akan melakukan pendataan agar tidak terjadi DPT ganda.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam pemilu 2019 pada Sabtu, 30 Juni 2018.

PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam pemilu 2019.

Salah satu poin di PKPU itu mengatur mengenai larangan mantan koruptor maju sebagai caleg. Aturan itu tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi, “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

Ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.

Selain itu, KPU juga telah mempersiapkan pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam pemilu 2019, seperti formulir-formulir pencalonan dan daftar rumah sakit yang memenuhi syarat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemenuhan syarat calon.

Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 – 17 Juli 2018.

RULI SYAMSIL/SUDIRMAN AL-BUCHORI

TINGGALKAN KOMENTAR