H. Askary Anwar, Sekda Mateng. (Foto: Ruli)

TRANSTIPO.com, Topoyo – Terkait sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang ada Pemkab Mamuju Tengah (Mateng) yang terbukti terlimbat dalam politik praktis, Sekretaris Daerah (Sekda) Mateng H. Askary mengatakan, aparat harus netral.

“ASN atau PNS itu tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam politik praktis di Pemilu dengan mendukung salah satu calon tertentu. Jangan dicoba-coba,” tegas H. Askary pada 28 Januari 2019.

Ia juga mengatakan, apabila ada ASN yang bandel, tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, dan benar-benar terbukti terlibat melakukan politik praktis dengan mendukung salah satu calon tertentu, akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai yang tertera dalam UU ASN.

“Sanksi tersebut berbeda-beda, sesuai dengan pertimbangan tim pemeriksa. ASN ini harus siap menerima apa pun konsekuensinya,” kata Askary.

Ia menambahkan, saya berharap khusus ASN Mateng bisa tetap bekerja secara profesional, memiliki pengetahuan dan skill sehingga bisa melayani masyarakat dengan optimal. Termasuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Mateng.

RULI SYAMSIL

TINGGALKAN KOMENTAR