Suasana Rapat Paripurna DPRD Mamuju Tengah, Rabu, 5 September 2018. (Foto: Ruli)

TRANSTIPO.com, Topoyo – Rapat Paripurna DPRD Mamuju Tengah dipimpin oleh Ketua DPRD Mamuju Tengah Arsal Aras, didampingi Wakil Ketua DPRD Mamuju Tengah Hasanuddin Sailon, dari dari pohak eksektif hadir Asisten lll Setda Pemkab Mamuju Tengah Bahri Hamsah.

Rapat paripurna ini berlangsung pada Rabu, 5 September 2018, membahas pandangan akhir fraksi terkait perhitungan APBD 2017 dan penetapan APBD perhitungan tahun anggaran 2017, serta penyerahan KUA PPAS Perubahan tahun anggaran 2018.

Rapat paripurna kali ini dihadiri 17 Anggota DPRD Mamuju Tengah serta pimpinan OPD Pemkab Mamuju Tengah.

Sebelum dilakukan pengesahan Ranperda APBD Perhitungan tahun 2017, ada dua fraksi di DPRD Mamuju Tengah yang menyampaikan catatan-catatan.

Abdillah menyampaikan, sebagai bahan koreksi dan evaluasi pelaksanaan APBD selanjutnya dalam hal peningkatan PAD, Fraksi Perjuangan Hati Nurani Rakyat menyarankan melakukan program intensifikasi terhadap objek pajak dan retribusi untuk meningkatkan PAD dengan fokus optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi.

Di samping itu, lanjut Abdillah, kita juga melakukan program eksentifikasi untuk menambah dan menggali objek pajak dan retribusi.

“Dalam merencanakan penerimaan khususnya PAD, harus berdasarkan angka-angka yang terukur secara rasional dan bisa dicapai pada setiap objek penerimaan yang melekat pada OPD,” kata Anwar Laumma, Fraksi Karya Nasional Demokrat.

Sejumlah legislator dan pejabat eksekutif Mamuju Tengah saat berlangsung pembukaan Rapat Paripurna DPRD Mamuju Tengah, Rabu, 5 September 2018. (Foto: Ruli)

Lanjut Anwar, untuk pertanggungjawaban APBD tahun 2017, masih ada kekurangan, baik pada penempatan belanja, azas manfaat, maupun pengoptimalan  nilai pajak yang telah ditetapkan di setiap OPD.

Menurutnya, prestasi yang baik bukan hanya pada rasio nilai yang ada, tapi pada azas manfaat anggaran. Karenanya sangatlah jelas dalam pemerintahan bukan hanya capaian administrasi saja, namun kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat yang utama.

Olehnya itu, sambung Anwar, dalam sebuah pemerintahan daerah dibutuhkan langkah yang strategis, keseimbangan, kebijakan pemerintah dan kondisi sosial masyarakat dengan catatan evaluasi dan monitoring Dana Desa harus lebih ditingkatkan.

Selanjutnya Fatahuddin Al Gafiqih menyampaikan, berdasarkan perhitungan APBD tahun 2017 maka Fraksi Demograt Lalla Tassisara mencermati APBD perhitungan tahun 2017 dapat berjalan sesuai dengan postur APBD pokok dengan serapan 68,6 persen.

“Kita harus apresiasi pemerintah kabupaten di usia Mamuju Tengah yang sudah 5 tahun. Sudah banyak prestasi yang ditorehkan, seperti peresmian kantor bupati yang sekarang salah satu ikon kabupaten, fasilitas rakyat seperti air bersih, listrik, pasar, pembenahan kota Topoyo dan kawasan KTM. Semua itu dapat terlaksana karena antara eksekutif dan legislatif saling kerja sama dengan baik,” ujar Fatahuddin.

RULI SYAMSIL

TINGGALKAN KOMENTAR