Plt. Ketua DPD Golkar Sulbar Hamka B. Kady (kiri) didampingi Sekretaris DPD Golkar Sulbar Hamzah Hapati Hasan ketika menyampaikan kepada pers tentang keputusan Syibli Sahabuddin mundur sebagai cawagub yang telah direkomendasikan namanya oleh DPP Golkar, Mamuju, Selasa malam, 20 September 2016. (Foto: Zulkifli)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Kiai Haji Syibli Sahabuddin, cawagub yang telah diusung Partai Golkar untuk mendampingi cagub Hasanuddin Mas’ud, telah memutuskan mundur dari pencalonan sebagai cawagub.

Keputusan mundur dalam pertarungan Pilgub Sulbar 2017 diambil malam ini tepat pukul 11.45, Selasa, 20 September 2016, di Baruga Hotel Srikandi, Mamuju.

Mundurnya Syibli Sahabuddin sebagai cawagub—mendampingi cawagub Hasanuddin Mas’ud—disampaikan langsung oleh Plt. Ketua DPD Golkar Sulbar Hamka B. Kady yang didampingi oleh Sektetaris DPD Golkar Sulbar Haji Hamzah Hapati Hasan—H4.

Keputusan DPD Golkar Sulbar ini disampaikan kepada sejumlah awak media seusai menggelar rapat pleno diperluas yang dihadiri oleh jajaran pengurus Golkar Sulbar.

“Syibli mundur pasti kita ganti. Kita akan kroscek dulu. Mengganti calon wakil dalam waktu singkat akan kami umumkan. Ada satu hal yang tidak bisa cocok (Kiai Syibli, red) dengan calon gubernur yang kita usung. Terpaksa kita harus lakukan pergantian,” kata pimpinan Golkar Subar ini.

Hamka, yang juga Anggota DPR RI, megatakan dengan mundurnya Syibli Sahabuddin sebagai calon Wakil Gubernur Sulbar di Pilgub 2017, membuat DPD Golkar Sulbar mencari figur lain yang cocok dengan Hasanuddin Mas’ud.

“Pak Hasanuddin Mas’ud tetap jadi calon 01. Tidak bisa berubah kalau 01, wakilnya yang baru dicari. Kita tunggu keputusan dari DPP Pusat di Jakarta jam 00.00. Di sini (Baruga Srikandi, red), kita mengusul satu saja dan dikirm ke DPP. Kriterianya yang penting bisa bekerja sama mengemban tugas sebagai pemerintah provinsi untuk mensejahterakan rakyat,” jelas Hamka.

Terkait isu bahwa JSM akan maju bersama Hasanuddin Mas’ud, Hamka belum bisa memastikan.

“Bagaimapun juga kita harus membahas. DPP pusat juga membahas, dan DPP yang memutuskan,” kunci Hamka.

ZULKIFLI

TINGGALKAN KOMENTAR