Andi Mappangara sujud syukur seusai mendengar ia divonis bebas oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mamuju. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – 4 orang pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) itu adalah Ketua Andi Mappanggara, Wakil Ketua Haji Hamzah Hapati Hasan (H4), Wakil Ketua Munandar Wijaya, dan Wakil Ketua Harun telah divonis Bebas pada Senin, 10 September 2018.

Setelah melalui tahapan demi tahapan sidang perkara dugaan kasus korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mamuju menyatakan keempat orang (mantan) pimpinan DPRD Sulawesi Barat itu divonis bebas dalam sidang perkara yang dimulai pada pukul 11.10 dan berakhir pukul 16.20 WITA.

Suasana sidang H. Hamzah Hapati Hasan (H4). (Foto: Arisman)

Sidang perkara lanjutan ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Metro Mamuju. Terpantau, ada beberapa titik yang dijaga ketat, termasuk pintu masuk Kantor PN Mamuju.

Selain penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tampak pula sejumlah keluarga dan kerabat yang bersangkutan datang menyaksikan jalannya sidang petetapan dakwaan terhadap 4 terdakwa kasus dugaan korupsi APBD tahun 2016 tersebut.

Suasana sidang Munandar Wijaya. (Foto: Arisman)

Setelah membacakan hasil perkara 4 terdawa yang dilakukan secara bergiliran, maka diputuskan bahwa terdakwa dengan secara sah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan dalam alternatif 1 ke-2 dan ke-3 primer dan subsider oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal ini diutarakan oleh Besling Sihombinng, Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan sidang keempat terdakwa pada waktu yang berbeda-beda.

“Terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan yang diberikan JPU, sehinnga terdakwa harus dipulihkan da dikembalikan semua harkat dan martabatnya sebagaimana mestinya,” ujar Berling Sihombing.

Suasana sidang Harun. (Foto: Arisman)

Di tempat yang sama, Cahyadi Sabri, salah satu pihak JPU mengatakan, untuk putusan terhadap 4 terdakwa, Jaksa Penuntut Umum masih menyatakan pikir-pikir. Sesuai dengan KUHAP, ada tenggang 7 hari untuk mengambil sikap.

“Ada tenggang waktu 7 hari untuk mengambil sikap, apakah putusan ini kami terima atau kami lakukan upaya hukum,” sebutnya.

Cahyadi sabri menambahkan, kemungkinan besar ke depan pihaknya akan melakukan upaya hukum.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR