Para pengujuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulawesi Barat, Rangas Baru, Mamuju, Rabu, 4 Juli 2018. (Foto: Sudirman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Ratusan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) dari berbagai kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) berhimpun dalam wadah Aliansi Gerakan Cinta Guru.

Aliansi guru dan pegawai ini berkolaborasi dengan Ipmapus Cabang Mamuju, PMII Cabang Mamuju, PPMB, GPSS, BEM FH Unika, GMNI Cabang Mamuju, GMKI Cabang Mamuju, LSM Galunk Institut, dan Ikama Sulbar lalu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Barat, Rabu, 4 Juli 2018.

Koalisi besar ektra-parlemen ini menuntut kepastian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap nasib para GTT/PTT.

Mereka juga mempertanyakan sejumlah tenaga GTT dan PTT siluman yang berada di berbagai sekolah dan di dinas pendidikan.

Menurut salah satu GTT yang enggan disebutkan namanya mengatakan, diduga guru siluman itu hasil karya oknum pejabat memasukkan keluarganya hingga daftar GTT dan PTT membludak mencapai 3.000 orang.

“Kasihan kami pak, sudah mengabdi 8 tahun tapi terkendala segala urusan akibat hadirnya GTT/PTT baru titipan yang membuat SK kami belum juga ada,” ujar sumber laman di tempat aksi, siang tadi.

Selain itu, ia juga mengatakan, gaji para GTT/PTT hingga memasuki bulan ketujuh belum juga dibayarkan.

Aksan, salah satu koordinator aksi dalam orasinya menuturkan, pengabdian GTT dan PTT dianggap sebagai cadangan.

“Guru diibaratkan sebagai pelampung, agar murid tidak tenggelam oleh beban kurikulum,” ujarnya.

Arman Salimin bersama Anggota DPRD Sulawesi Barat lainnya menerima para pengunjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Barat, Rabu, 4 Juli 2018. (Foto: Sudirman)

GTT dan PTT wajib mendapatkan hak mereka, namun yang terjadi hingga kini nasib mereka tak jelas kepastiannya.

Ia jelaskan, SK yang seharusnya GTT dan PT dapatkan, namun sampai saat ini belum menuai kejelasan, padahal pada PP Nomor 19/2017, pasal 59 ayat 3 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya kekosongan guru, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti.

Disamping persoalan SK, juga yang menjadi persoalan mendasar adalah gaji yang menjadi hak mereka belum terbayarkan selama enam bulan, dan hari ini sudah hampir memasuki bulan ketujuh.

“Dan mirisnya lagi, komisi terkait di DPRD Sulbar saat diklarifikasi mengatakan bahwa anggaran untuk memenuhi hak GTT dan PTT sudah dibahas, lantas kemana anggaran itu?” sergah para pengunjuk rasa.

Olehnya itu, dengan aksi ini katanya, kami ingin mengetuk hati para pemangku kebijakan untuk segera memenuhi hak para GTT dan PTT.

Sementara itu, dalam orasinya, perwakilan PMII Cabang Mamuju, Heri Susanto, yang juga Sekretaris PMII menyebut bahwa pemerintahan Gubernur Ali Baal Masdar (ABM) dinilai gagal.

Terbukti, sebut mereka, pernyataan ABM saat ditemui perwakikan GTT dan PTT beberapa waktu lalu di kantornya. ABM mengatakan, sebutnya, cari saja pekerjaan lain. Bukan solusi yang mereka dapatkan, malah persoalan semakin diperumit.

Massa ini mengancam, bila tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar lagi.

Aksi mereka pun akhirnya diterima oleh Komisi IV DPRD Sulbar, yang turut dihadiri oleh Kepala Diknasbud Sulawesi Barat Arifuddin Toppo.

Berikut tuntutan pengunjuk rasa:

  1. Segera terbitkan SK penempatan guru honorer sesuai dengan SK Gubernur tahun 2017.
  2. SK penempatan guru honorer ditandatangani oleh Gubernur bukan dinas dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan harus diterbitkan bulan ini, Juli 2018.
  3. Penggajian guru honorer jangan dibayarkan perjam tetapi sesuai dengan UMP Sulawesi Barat.

SUDIRMAN AL-BUKHORI

TINGGALKAN KOMENTAR