Pencanangan zona integritas oleh Pengadilan Negeri Mamuju dihadiri pihak Pengadilan Tinggi Agama, Kejaksaan Negeri Mamuju atau yang mewakili, perwakilan Dandim 1418 Mamuju, perwakilan Polres Mamuju, perwakilan Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju, serta staf Pengadilan Negaeri Mamuju Kelas IB, Mamuju, 13 Oktober 2017. Nampak Wakil Bupati Mamuju Irwan SP Pababari sedang menandatangani sebuah naskah terkait agenda pencanangan ini. (Foto: Humas Mamuju)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IB mulai berbenah dengan melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan menuju wilayah birokrasi dan melayani (WBBM).

Hal ini akan dicanamkan oleh Pengadilan Negeri Mamuju sebagai bentuk pembenahan dengan menjauhkan lembaga ini dari dari praktik korupsi.

Pembukaan kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Mamuju Beslin Sihombing, SH, MH, di aula lantai tiga Kantor Pengadilan Negeri Mamuju, Jumat, 13 Oktober 2017.

Dalam sambutannya, Beslin Sihombing mengatakan, apa yang ingin dicapai ke depan secara khusus akan disampaikan agar seluruh warga Pengadilan Negeri Mamuju dengan sukarela meninggalkan bungkus lama, dan kita akan bergerak ke arah perubahan.

“Intinya, kita akan bergerak bagaimana menampilkan performa dengan baik di dalam suatu wujud pelayanan. Itulah fungsi dari Pengadilan Negeri ini yang diharapkan untuk ke depan,” kata Beslin Sihombing.

Lebih lanjut Beslin mengatakan, syukur alhamdulillah berkat bantuan dari Pemkab Mamuju, satu buah kursi roda beserta 1 bed untuk pengunjung bagi ibu menyusui dan pihak kami sudah terima tadi pagi.

“Ke depan nanti pihak kami sudah bisa melayani pengunjung pengadilan penyandang cacat fisik misalnya, dan itu akan kita layani dengan menggunakan kursi roda tersebut,” jelas Beslin Sihombing lagi.

Sementara di tempat yang sama, Wakil Bupati Mamuju Irwan SP Pababari mengatakan, zona integrritas ini sebenarnya telah kami laksanakan walaupun secara formalnya belum terwujud.

“Di Pemerintahan Kabupaten Mamuju, dua zona ini sebenarnya sudah kami canangkan walaupun secara formalnya belum kami laksanakan. Hal ini dapat kita lihat melalui pengelolaan keuangan daerah yang empat tahun beruntun mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Walau tahun ini predikat tersebut terganjal oleh adanya oknum yang disangkakan melakukan korupsi dengan kasus yang sudah kita ketahui bersama,” jelas Irwan Pababari.

Lanjut Irwan, selain penjelasan di atas, Pemkab Mamuju juga tengah beriorentasi mewujudkan hal tersebut, salah satu langkah konkritnya dengan menggandeng aparat  TNI dari Dandim 1408 Mamuju untuk membangun kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, menyusul nota kesepahaman yang tengah digodok bersama.

“Selain itu ada komitmen dan MoU (Memorandum of Understanding) yang kami bangun dengan pihak Kejaksaan, TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Daerah), juga dengan Kepolisian kita membangun mentalitas bukan hanya pendidikan tapi rohaninya, yang berujung pada persoalan integritas kita sebagai abdi negara,” tutup Wakil Bupati Mamuju ini.

SYAIFUDDIN Kontributor

TINGGALKAN KOMENTAR