Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Barat Dadal Angkoro (kiri). (Foto: Humas Pemkab Mamuju)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Jumat yang tak terik benar dari sinar mentari pagi. Awan pekat tampak jelas di atas kota Mamuju. Nanti pada siang hari barulah Mamuju mulai tampak cerah, tapi panasnya tidak juga terlampau menyengat—tidak seperti biasanya.

Di Jumat pagi tadi, 9 November 2018, transtipo sengaja melayangkan kontak person ke nomor ponsel Dadal Angkoro, Kepala Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Barat. Di ujung telepon tanpa kabel itu, Dadal menyahuti dan menyanggupi melayani pertanyaan kru laman ini.

Perbincangan kemudian tersaji dalam layar smartphone melalui layanan aplikasi WhatsApp. Sekian banyak pertanyaan yang diajukan, dijawab satu-persatu sang narasumber ini selama durasi waktu tak kurang satu jam delapan belas menit, dari pukul 09.28 hingga pukul 10.46 WITA.

Berikut petikan hasil wawancara Sarman SHD dengan Kpw BI Sulbar Dadal Angkoro:

Selama Anda memimpin Kpw BI Sulbar, apakah ada keinginan memiliki kantor BI sendiri secara permanen?

Sebagai institusi atau lembaga Negara, pasti ada keinginan untuk memiliki kantor sendiri atau fasilitas lainnya. Upaya untuk memiliki kantor tentunya juga menjadi perhatian sejak hadirnya BI di Sulbar karena menyangkut semua aspek, khususnya resiko.

Apakah sudah ada rencana membangun Kpw BI Sulbar?

Saat ini, untuk persiapan kantor Kpw BI Sulbar sudah selesai proses identifikasi serta eveluasi untuk beberapa lokasi. Tentunya akan disaring (lokasi, red) yang sesuai kriteria, standar dan regulasi BI sebagai lembaga Negara.

Caranya bisa beli atau hibah. Namun hal ini tergantung dari beberapa faktor, dan salah satunya adalah kemampuan anggaran serta situasi pertanahan di daerah.

Ancang-ancangnya kapan?

Adapun untuk kantor, insya Allah kami akan memiliki kantor sendiri sekitar tahun 2022-2023. Kenapa lama? Standar kami untuk proses beli sampai dengan selesai pembangunan, sekitar 4 tahun. Hal ini untuk mitigasi resiko dan governance.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju. (Foto: Arisman)

Sudah berapa lama Kpw BI Sulbar menyewa kantor yang dipakai saat ini?

Sementara proses berjalan, tentunya BI harus tetap melayani dengan maksimal. Maka perlu cara sewa, baik untuk kantor maupun hunian pegawai.

Mengapa pihak Kpw BI Sulbar meninggalkan Mess BI (bekas Hotel Tipalayo Mamuju, red), penjelasan Anda?

Khusus untuk Mess, kami memang sudah tidak memerlukan lagi setelah Desember 2018, mengingat penghuni Mess sudah ditarik satu persatu dan kembali ke kantor asal (status selama ini pinjaman). Mereka sudah diganti dengan pegawai yang direkrut, lokal.

Jika dengan cara sewa, berapa besar biaya sewa Mess BI itu?

(Off the record)

Apakah sewaan kantor BI yang sekarang itu berjangka waktu? Sampai kapan waktunya?

(Tidak dijawab)

Kembali soal pembangunan kantor. Berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Kpw BI Sulbar?

Untuk luas lahan, tergantung dari tipe kantor. BI Sulbar masuk kategori tipe 3. Sepemahaman saya, luas lahan untuk tipe 3 adalah 1 s.d. 1,5 hektar. Pemanfaatan untuk bangunan adalah 40% (berlaku untuk semua tipe kantor).

Berapa asumsi anggaran penyediaan lahan dan bangunan Kpw BI Sulbar?

(Tidak dijawab)

Apakah anggaran pembangunan Kpw BI Sulbar bersumber dari APBN, dan tahun anggaran berjalan kapan?

Bang, kami adalah lembaga Negara tetapi anggaran kami tidak bersumber dari APBN. Meski demikian, kami harus mematuhi regulasi layaknya kementerian atau lembaga Negara yang sumber anggarannya dari APBN. Kami juga diperiksa oleh BPK. Jadi regulasi kami lebih ketat dari kementerian maupun lembaga lainnya.

Sejumlah pertanyaan tidak disarikan lagi lantaran pihak narasumber—Dadal Angkoro—memulai keterangan off the record sebelum menjawab dengan menguraikannya secara runtut.

Dadal Angkoro adalah nakhoda yang kedua Kantor Perwakilan (Kpw) BI Sulbar. Lembaga Negara “pengatur lalu lintas uang” di daerah ini hadir di Sulbar sejak 1 Oktober 2015.

Lelaki berdarah Jawa-Sumatera ini memimpin BI Sulbar sejak Februari 2017. Kini ia memimpin 59 pegawai organik ditambah mitra kerja sebanyak 40 orang. “Tapi sampai saat ini baru dipenuhi 34 pegawai,” sebut pemilik sarjana lengkap bidang ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur ini.

Penghujung perbincangan pada Jumat pagi tadi, Dadal Angkoro menuliskan satu kalimat yang begitu menantang: “Saya bermimpi untuk menjadikan Sulbar sebagai kota hub (penghubung)—sebagaimana Singapura untuk kawasan timur Indonesia.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR