Bupati Mamuju Habsi Wahid (kiri) bersalaman degan Ketua DPRD Mamuju Hj. Suraidah Suhardi (kanan) di ruang Rapat Paripurna DPRD Mamuju, Senin, 4 Desember 2017. (Foto: Humas Pemkab Mamuju)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2018 kepada DPRD Kabupaten Mamuju dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju, Senin, 4 Desember 2017.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Mamuju Habsi Wahid menyampaikan, tahun 2018 merupakan tahun kerja keras, ekstra hati-hati dan kecermatan dalam mengelola anggaran daerah.

“Saya perlu sampaikan, tahun anggaran 2018 merupakan tahun kerja keras, ekstra hati-hati dan kecermatan dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah yang sangat terbatas,” kata Habsi Wahid.

Habsi juga paparkan, di satu sisi terjadi pengurangan anggaran yang sangat signifikan, tapi di sisi lain kebijakan belanja mengalami kenaikan akibat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Demikian juga belanja partai politik mengalami kenaikan sebesar 60 persen. Belum termasuk belanja yang juga mengalami kenaikan akibat kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat—yang semua itu memengaruhi kenaikan belanja daerah, sementara tidak didukung dengan kemampuan viskal daerah.

Terkait arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018, Habsi menyampaikan, dijalankan dengan memerhatikan sinkronisasi dalam menentukan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat.

Dan, menjadi kebutuhan daerah untuk memacu percepatan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat sesuai visi Pemerintah Kabupaten Mamuju, yaitu menjadikan Mamuju menjadi daerah yang maju, sejatera dan ramah.

Selain mengarah pada prioritas pembangunan nasional, Habsi Wahid juga mengatakan, arah kebijakan pembangunan tahun 2018 juga memantapkan capaian pembangunan yang dilaksanakan tahun 2016 dan 2017.

Dengan memberi penekanan pada upaya pengembangan dan pendayagunaan seluruh potensi yang ada untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.

Di antaranya: (1) peningkatan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang yang mampu mendukung kemajuan ekonomi; (2) Peningkatan pembangunan ekonomi, (3) peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan; (4) Pengembangan tata kelola pemerintahan, dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan; dan (5) Peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

DIAN HARDIYANTI Kontributor

TINGGALKAN KOMENTAR