Hj. Amalia Fitri Aras (kedua kanan) menandatangani petisi yang dibawa oleh aliansi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Barat, Selasa, 20 Februari 2018. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Aksi sehari ini dilakukan oleh aliansi pemuda dan mahasiswa di Mamuju, Selasa, 20 Februari 2018.

Pelbagai lembaga di Mamuju menghimpun diri dalam aksi demo itu, awalnya mendatangi Kantor DPRD Mamuju kemudian dilanjutkan ke DPRD Sulawesi Barat.

Selain melengkapi diri dengan spanduk dan bendera—yang berwarnakan lembaga asal mereka—pula menyertakan keranda mayat. Di keranda yang diusung itu bertuliskan matinya demokrasi.

Tema demo mereka tetap sama: mengulurkan aspirasinya ke dewan tentang penelokan sebagian isi UU MD3—produk hukum politik yang lahir di DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Penekana mereka ada pada dua hal: mencabut UU MD3 pasal 73, 122 dan 245, dan meminta agar DPRD Sulawesi Barat mendukung proses pencabutan UU MD3 ke ranah Mahkamah Konstitusi (MK).

Masa pendemo ini diterima oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat Hj Amalia Fitri Aras, Plt Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat HM. Thamrin Endeng, dan Ketua Komisi I Yahuda.

Di depan penyampai aspirasi itu, Yahuda bilang begini, karena itu menyangkut UU, maka untuk merujuk kesana, apa itu revisi atau non revisi, kita harus melalui tahapan yang ada.

Tahapan menurut Yahuda yakni pertama harus dilakukan rapat fraksi, lalu rapat pimpinan diperluas. Hasil dari itu kita masukkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

“Apakah itu perlu ditindaklanjuti untuk diparipurnakan atau tidak, itu tergantung rekomendasi Bamus,” kata Yahuda.

Ia tambahkan, setelah dari Bamus, kita akan dorong ke Badan Legislatif (Baleg) untuk mengkajinya secara hukum.

Tampak keranda mayat yang diusung oleh mahasiswa di pelataran Kantor DPRD Sulawesi Barat. Aksi ini tetap dikawal oleh pihak kepolisian. (Foto: Arisma Saputra)

Yahuda dan pimpinan dewan—meski ini atas inisiatif pribadi-pribadi mereka—tetap bubuhkan tanda tangan di atas spanduk berwarna putih yang dibawa oleh pendemo. “Kita tidak membawa nama lembaga,” kata Yahuda.

“Kami akan tanda tangan tapi itu tidak membawa lembaga DPRD karena banyak hal yang mesti dilalui terlebih dulu. Saya tanda tangan murni pribadi bukan atas nama lembaga,” alasan Yahuda.

Hj. Amalia Fitri Aras juga bilang, akan menandatangani petisi yang dibawa adek-adek namun itu murni pribadi.

“Saya akan tanda tangan tapi ini murni pribadi, bukan nama lembaga DPRD,” kata Amalia.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR