Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang (kiri) yang didampingi Wakapolda Sulbar Kombes Pol Tajuddin (dua dari kiri) tampil sebagai narasumber utama dalam dialog yang dengan wartawan yang bersendikan silaturahmi dan curah informasi dan pendapat seputar pengamanan dan kesuksesan jalannya Pilkada Sulbar 2017 di Warkop 89, Mamuju, Rabu malam, 8 Februari 2017. (Foto: Risman Saputra)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Silaturahmi Kapolda Sulbar serta Pejabat Utama Polda Sulbar bersama Pimpinan Redaksi dan Wartawan se-Sulbar di Warkop 89, Mamuju, Rabu malam, 8 Februari 2017.

‘Tema’ inilah yang tertera pada sebuah spanduk yang dipasang pihak Polda Sulbar di ruang tengah warkop ini. Silaturahmi ini dimulai pukul 20.00 wita dan berakhir pukul 21.45 wita.

Acara ini terbilang ramai karena dihadiri hampir 50 wartawan di Mamuju. Jajaran Polda Sulbar sendiri sekitar 25 personil yang hadir. Sebelum acara dialog atau curah pendapat dan informasi dimulai, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang menyilahkan para wartawan—termasuk jajarannya—untuk makan malam bersama.

Tentang sajian makan malam ini, teringat sebuah kisah pendek dari Husni Djamaluddin (alm.)—pejuang Sulbar—di saat masa awal-awal perjuangan pembentukan Sulbar, pasca reformasi Indonesia lalu.

“Jangan dimulai diskusi atau rapat yang membicarakan hal-hal yang serius jika sedang lapar,” kata pemikir dan budayawan Mandar ini mengutip pesan dari Plato, salah seorang filsuf dan pemikir dunia yang kesohor.

Setelah dibuka oleh Kabid Humas Polda Sulbar Mashura, Brigjen Pol Nandang kemudian menjelaskan perihal tujuan silaturahmi ini. Nandang membuka dengan mengulas pendek esensi Trias Politika: Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif.  Termasuk posisi Pers sebagai salah satu pilar demokrasi–sebuah sistem pemerintahan terbaik, menurut ukuran banyak orang, dari sistem manapun yang telah pernah berlaku di dunia.

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara di dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Trias politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif. Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang; Lgislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang.

Dua pemikir Eropa yang paling berpengaruh dalam mempopulerkan pemikiran Trias Politika, yang kemudian berlaku bagi sejumlah negara di dunia yang menjadikan pendekatan pembagian kekuasaan ini sebagai ‘pondasi’ membangun demokrasi. Kedua pemikir itu adalah John Locke (1632-1704) dari Inggris dan Montesquieu (1689-1755) dari Perancis.

Mejurut Brigjen Pol Nandang, Kepolisian itu berada di dua posisi dalam Trias Politika. Ia berposisi sebagai Eksekutif dalam hal pelayanan publik, dan pada sisi yang lain—dengan segmentasi tugas  yang lain pula—menjadi Yudikatif.

Sementara, bagi Pers atau media memiliki ‘kaki 3’. Maksud, Nandang, dia mengawasi ketiga lembaga kekuasaan pemerintahan atau Trias Politika itu.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR