Penggunaan Dana BOS SMA 1 Mamasa Dinilai Tidak Transparan

841
Foto ilustrasi (Sumber net).

TRANSTIPO.com, Mamasa – Pengelolaan atau penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Mamasa dinilai tidak transparan pasalnya guru-guru maupun siswa tidak pernah dilibatkan dalam rapat pengunaan dana BOS, hal itu diungkapkan oleh sejumlah guru yang ada di SMA Negeri 1 Mamasa.

“Penggunaan dana BOS mulai dari tahun 2015-2017 dinilai tidak transparan karena kami tidak pernah melihat RAB maupun juknis penggunaan dana dan juga kami tidak pernah dilibatkan dalam rapat, khusus membicarakan penggunaan dana BOS,” kata salah seorang guru yang ada di SMA 1 Mamasa yang enggan disebut namanya.

Selain itu ia menuturkan, pada tahun 2016 ada sisa anggaran pembangunan sebesar seratus juta rupiah yang sempat diungkap dalam rapat evaluasi bersama antara guru dan pihak kepala sekolah namun sampai saat ini tidak diketahui apakah dana tersebut dikembalikan atau bagaimana. Selain itu pada tahun yang sama ada rencana untuk melakukan psikotes kepada siswa baru dengan menggunakan anggaran sisa dana BOS sebesar dua puluh juta rupiah tetapi pada kenyataanya psikotes tersebut tidak pernah dilaksanakan.

“Belum lagi pihak kepala sekolah lebih memprioritaskan guru honorer jadi wali kelas dibanding guru yang sudah PNS,” katanya.

Dikonfirmasi ke pihak kepala sekolah Oktavianus Sundunglangi, mengungkapakan bahwa tidak benar penggunaan dana BOS tidak transparan karena setiap rencana penggunaan dana selalu dirapatkan secara bersama-sama oleh kepala sekolah dan semua guru yang ada.

“Sebelum kita rapat selalu kita sampaikan undangan ke semua guru-guru dan selalu ada absen baik yang menerima undangan maupun yang hadir dalam rapat kecuali yang tidak hadir rapat. Untuk RAB pengunaan anggaran dana BOS itu selalu ditempel di ruangan tetapi mungkin saja ada guru yang pura-pura tidak liat. Dan hari ini kami baru saja menggelar rapat bersama untuk kembali merapatkan soal anggaran dana BOS,” ungkapnya, saat dikonfirmasi laman ini, Sabtu, 28 Oktober 2017.

Lebih jauh ia menjelaskan terkait sisa anggaran tahun 2016, itu tidak pernah dibahas dalam rapat karena setiap bangunan yang selesai pekerjanya harus dilaporkan ke kementerian dan jika ada sisa anggaran dari pembangunan tersebut maka harus dikembalikan ke kas negara.

“Pertanggung jawaban saya semuanya lengkap dan sudah diperiksa baik dari BPK maupun Inspektorat daerah dan semuanya aman dan tidak ada masalah,” jelasnya.

Menurut Kepala sekolah Oktavianus, soal penempatan wali kelas itu hak otoritas kepala sekolah bagi guru yang rajin dan masih banyak penilain yang lain termasuk mempunyai kemampuan di bidang Informasi dan Teknologi (IT).

FRENDY CHRISTIAN

TINGGALKAN KOMENTAR