Demonstrasi Mahasiswa di Mamasa pada Senin, 10 Juni 2019. Pwendemo ini menuntut “keadilan” terhadap posisi pedagang sayur yang pernah diusir dari tempatnya menjual, beberapa waktu lalu. (Foto: Wahyu)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kabupaten Mamasa untuk Keadilan menggelar unjuk rasa di kawasan eks Pasar Mamasa pada Senin, 10 Juni 2019.

Dalam orasinya pihak mahasiswa meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa agar tidak merelokasi pasar ke tempat yang dianggap tidak layak.

Usai berorasi, puluhan mahasiwa ini menuju kantor DPRD Kabupaten Mamasa dengan tujuan melakukan audiens tatap muka dengan dewan.

Sayangnya, tak satupun dari 30 Anggota DPRD Mamasa yang hadir menemui mereka.

Merasa tak puas, mereka pun memutuskan melakukan audiens dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa di Kantor Bupati Mamasa.

Tiba di kantor Bupati Mamasa, mereka lanjut berorasi sebelum kemudian ditemui pihak pemerintah daerah.

Selang beberapa saat pengunjuk rasa dipersilahkan menuju ruang pola untuk melakukan audiensi.

Mereka ditemui Wakil Bupati Marthinus Tiranda dan Sekretaris Daerah Ardiansyah, mewakili Bupati Mamasa Ramlan Badawi.

Tidak terima hanya ditemui wakil bupati dan sekda, pengunjuk rasa meninggalkan ruang pola menuju ruang bupati dan mendesak agar bupati menemuinya.

Suasa sempat tegang lantaran pihak keamanan enggan memberi ruang bagi pengunjuk rasa menemui bupati.

Tidak lama kemudian, bupati pun akhirnya ke luar dari ruang kerjanya dan memutuskan menemui pengunjuk rasa.

Audiens pun akhirnya dilakukan di ruang pola kantor Bupati Mamasa.

Adapun tuntutan mereka yaitu:

  1. Laksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  2. Implementasikan nilai-nilai Pancasila “kemanusiaan yang beradab yang berkeadilan sosial”.
  3. Mendesak Dewan perwakilan rakyat daerah dan pemerintah untuk membuat perda yang mengatur pasar dan toko swalayan modern.
  4. Menolak relokasi ke tempat yang merugikan Pedagang.
  5. Kembalikan Pasar Rakyat ke jantung Kota Mamasa sebagai pusat perputaran ekonomi rakyat.

Audiens ini berlangsung alot. Meski demikian, audiens yang dilakukan melahirkan beberapa kesepakatan.

Termasuk di antaranya jaminan oleh pemerintah kepada pedagang sayur agar tidak dilakukan penertiban setelah ada peraturan daerah (Perda) yang dikelurkan pemerintah.

Jaminan yang dimaksud dibuat dalam surat kesepakatan antara pemerintah dan mahasiswa yang diteken di atas materai 6000.

Sehubungan dengan itu, Bupati Mamasa Ramlan Badawi mengaku Perda menyangkut pedagang sayur lambat dibuat.

“Pemda ini lambat membuat Perda sehingga tidak ada dasar hukum untuk melakukan penertiban,” kata Ramlan Badawi pada siang tadi.

Ditargetkan, kata Ramlan, Perda ini akan diusulkan Pemda ke pihak Legislatif, paling lambat bulan September 2019.

“Selama tidak ada perda, maka persoalan ini tidak akan tuntas,” terang Ramlan.

Selain menyepakati jaminan bagi pedagang sayur, pihak pemerintah dan mahasiswa juga menyepakati untuk kembali melakukan diskusi dalam waktu dekat ini.

Diskusi yang dimaksud, dilakukan untuk mencari solusi bagi pedgang sayur.

Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi, Rama Wijaya menyatakan, pihaknya akan tetap mengawal kesepakatan sudah dibangun bersama Pemda.

“Kami akan menunggu Ranperda yang akan diusulkan oleh Eksekutif ke Legislatif,” terangnya.

Ia meminta, agar dalam pembahasan Ranperda itu, pemerintah melibatkan masyarakat dan mahasiswa.

WAHYUANDI

TINGGALKAN KOMENTAR