Dr. Urbanisasi, Kuasa Hukum Laskar Kotak Kosong di Pilkada Kabupaten Mamasa. (Foto: Frendy)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Tim Kuasa Hukum Laskar Kotak Kosong Kabupaten Mamasa Dr. Urbaniasi melalui konferensi pers di Mamasa pada Jumat, 1 Juni 2018, menyampaikan bahwa masyarakat Mamasa juga punya hak secara individu.

Merdeka dalam menentukan pilihannya yang dijamin dari Undang-Undang Dasar pada pasal 28 ayat 2 huruf J yang mengisyaratkan, setiap warga negara punya hak memberikan suaranya dalam pesta demokrasi terutama dalam memilih pemimpinnya lima tahun ke depan.

Menurutnya, pelaksanaan pemilu di Kabupaten Mamasa harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku sehingga semua pihak yang terlibat, mulai dari KPU, Panwas dan juga aparat penegak hukum lainnya harus menjalankan fungsinya secara baik, sebagai lembaga yang mengemban amanah dari negara.

“Di Mamasa hanya diikuti calon tunggal seperti halnya di 13 daerah di Indonesia. Jadi fenomena calon tunggal ini sedang marak yang tentu tidak bisa dilarang karena itu sudah menjadi jalan dari aturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai masyarakat harus patuh terhadap aturan itu,” sebut Urbanisasi.

Menurutnya, namun yang harus dilawan adalah sesuatu kezoliman, jika ada sesuatu yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang diharapkan oleh undang–undang, seperti jika terjadi kecurangan, ketidaknetralan penyelenggara dan pengawas pemilu, misalnya.

Di Mamasa saat ini, sebut Urbanisasi, sudah ada sejumlah oknum penyelenggara dan juga pengawas yang sudah mulai menunjukkan sikap ketidaknetralan, terbukti sejumlah laporan dugaan pelanggaran pilkada sudah beberapa kali disampaikan ke Panwas yang dilengkapi dengan sejumlah bukti dan saksi, namun hampir semua laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran dengan berbagai alasan.

Ia berpendapat bahwa, laporan yang dimasukkan seharusnya ditindaklanjuti, dan proses semestinya tidak serta merta mengeluarkan keputusan yang pada akhirnya tidak memberikan kepercayaan kepada rakyat.

Tujuan berdemokrasi, hemat Urba, adalah mencapai sebuah keadilan, dan keadilan bisa tercapai ketika tidak ada orang yang melakukan susuatu hal dengan cara-cara yang curang.

“Di Mamasa ini saya melihat sudah mulai mengarah pada kecurangan, di mana ada sejumlah oknum kepala desa dan juga ASN yang secara diam-diam mengikuti kampanye bahkan ikut terlibat dalam pemenangan salah satu paslon. Jika ini terus terjadi maka penyelenggaraan demokrasi sudah tidak sehat yang pada akhirnya membuat luka rakyat makin parah, dan kepercayan publik kepada mereka sudah tidak ada,” ujar Urbanisasi.

Lanjut ia menuturkan, kotak kosong atau kolom kosong yang saat ini sedang marak di masyarakat Mamasa. Itu menandakan bahwa rakyat sedang berjuang menghidupkan demokrasi.

Namun, tambah Urbanisasi, sangat menyedihkan ketika perpanjangan tangan dari negara seperti Panwas, KPU dan serta aparat penegak hukum lainnya tidak menunjukkan sikap netralitasnya dalam melaksanakan pesta demokrasi saat ini.

“Saya meminta agar Panwas yang notabene sebagai pengawas pemilu, agar melakukan tugasnya dengan baik karena saat ini sedang mengawal rakyatnya. Rakyat yang memohon perlindungan dari setiap aparat negara. Mereka (rakyat) sedang mencari keadilan, berjuang untuk nasib mereka. Yang mengetahui nasib mereka adalah mereka sendiri, sehingga jeritan mereka harus didengar,” tuturnya.

Selain itu ia tegaskan, saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, dan mereka siap menerima semua laporan pelanggaran yang pernah disampaikan ke Panwas Mamasa sebelumnya.

Sehingga pihaknya akan menyampaikan semua dugaan pelanggaran itu ke DKKP dalam waktu dekat ini.

FRENDY CHRISTIAN

TINGGALKAN KOMENTAR