Area Taman Kota di Mamasa telah dijadikan tempat parkir kendaraan umum roda empat. Hal ini diprotes oleh para aktifis di Mamasa, Selasa, 17 Januari 2017. (Foto: Frendy Cristian)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Bangunan taman yang berada di jantung kota Mamasa, kini jadi sorotan oleh aktivis dari Forum Solidaritas Pemuda Balla (FSPB). Forum ini menilai taman ini tak bisa jadi tempat parkir untuk kendaraan umum sebab bisa rugikan warga lainnya.

Aktivis FSPB, Stanley Gidion Buntukaraeng, melalui sebuah siaran pers yang diterima oleh transtipo.com pada Selasa, 17 Januari 2017, disebutkan, “Menjelang pemilihan dalam Pilgub Sulbar 2017 yang akan digelar dalam waktu dekat, maka kami dari Forum Solidaritas Pemuda Balla (FSPB) meminta dengan tegas kepada jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Mamasa untuk tidak sekadar fokus sebagai fasilitator kampanye atau pun tim pemenangan Paslon tertentu, tapi sebaiknya abai pada hal yang prioritas, misalnya yang menyangkut nasib rakyat Mamasa,” jelas Stanly.

Selain itu, ia mengingatkan kepada jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Mamasa bahwa pasar tradisional yang letaknya sangat strategis di pusat kota telah digusur oleh Pemkab Mamasa dengan dalih akan dijadikan taman kota atau ruang terbuka hijau.

Namun—tulis seruan forum itu—saat ini hanya menjadi lahan parkir bagi kendaraan umum.

“Seharusnya kalau ini benar akan dijadikan ruang terbuka hijau, maka Pemkab Mamasa atau dinas terkait seharusnya melakukan pembenahan taman, bukan malah memelototi saja mobil-mobil yang selalu terparkir di lokasi taman. Saat ini kita sulit mengenali taman atau lahan parkiran,” ketus Stanly.

Menurut Stanley, FSPB kecewa dengan langkah yang diambil oleh Pemkab Mamasa dengan menggusur pasar tradisional di Mamasa.

Pasar itu telah menjadi akses dan dianggap vital oleh masyarakat menengah ke bawah, serta merupakan jantung utama bisnis ekonomi kerakyatan.

“Saat ini pasar tradisional harus dibuang ke pinggiran kota, yang sampai saat ini belum bisa dioperasikan dengan baik. Selain itu, pasca penggusuran pasar tradisional di pusat kota, Pemkab Mamasa lalu memberikan legitimasi kepada pihak swasta untuk masuk mendirikan pasar di tempat yang strategis, yang bebas mengeksploitasi rakyat kecil, sehingga kesan yang sampai kepada kami selaku masyarakat adalah penguasa lebih berpihak ke korporasi swasta dibanding rakyat kecil,” tulis dalam seruan FSPB Mamasa.

Masih dalam seruan forum ini, “Makanya kami mendesak jajaran legislatif sebagai wakil rakyat agar betul-betul serius mengawal setiap kebijakan yang diambil oleh eksekutif Mamasa. DPRD Mamasa agar mengambil langkah dengan mendesak Pemkab Mamasa untuk segera buat regulasi yang baik tentang proses pengaturan hari pasar di Barra-Barra dan pasar swasta di Bamba Buntu. Juga diminta kepada jajaran Pemda Mamasa untuk tidak lagi mengorbankan rakyat kecil dengan dalih apapun.”

FSPB ‘mengancam’, jika seruan ini tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak terkait, maka FSPB akan menempuh langkah lain dengan cara mengangkat kasus ini ke publik.

“Semua rakyat Mamasa tahu bahwa, selain rusaknya jalan ke Kecamatan Nosu, Pana, dan Tabang, serta jalan ke kecamatan lain yang belum pernah tersentuh pembangunan. Ada hal yang paling menyakitkan, yaitu penggusuran pasar rakyat ke tempat yang tidak strategis,” kecam Stanley.

FRENDY CRISTIAN

TINGGALKAN KOMENTAR