Di antara masyarakat Desa Rambusaratu, Mamasa, melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Mamasa dan Kantor Bupati Mamasa pada Selasa siang, 28 Maret 2017. Mereka menuntut—salah satunya—Pilkades di Desa Rambusaratu yang rencananya akan dihelat pada 20 April 2017 ditunda dulu. (Foto: Frendy Cristian)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Sejumlah masyarakat dari Desa Rambusaratu Kecamatan Mamasa, Mamasa, mendatangi Kantor DPRD Mamasa dan Kantor Bupati Mamasa, Selasa siang, 28 Maret 2017.

Dalam gelaran demonstrasi masyarakat dari Rambusaratu ini, mereka sebarkan lembaran berisi pernyakaan sikap—termasuk diserahkan ke transtipo.com ketika aksi itu berlangsung.

Dalam isi tuntutan itu, mereka menolak hasil keputusan oleh panitia seleksi tingkat kabupaten untuk calon kepala desa di Desa rambusaratu’ yang dikeluarkan pada 23 Maret 2017 lalu. Mereka nilai ada bakal calon yang tidak memperlihatkan ijazah aslinya yang diloloskan oleh panitia seleksi. Padahal, salah satu isi tuntuatn itu, para bakal calon seharusnya memperlihatkan ijazah aslinya.

Selain itu mereka menilai surat penyampaian Bupati Mamasa Nomor: 100/94/set-pem/III/2017 tertanggal 7 Maret 2017 kontradiksi di mana poin II huruf a berbunyi: “Dalam bebas temuan dari Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa kepada bakal calon kepala desa tidak menjadi syarat mutlak untuk menggugurkan salah satu calon yang belum mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa”.

Sedangkan pada poin C berbunyi: “Waktu pengurusan bebas temuan kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dilaksanakan pada tanggal 15 Maret  s/d 15 April 2017. Apabila tidak dilengkapi maka dengan sendirinya gugur”. Sementara tes tertulis dari bakal calon kepala desa yang lebih dari lima orang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2017 yang kemudian hasilnya diumumkan pada tanggal 23 Maret 2017.

Selanjutnya, masih isi tuntutan itu, pembentukan panitia tingkat desa dinilai tidak melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat. Juga, kata mereka/demontran itu, terindikasi bahwa panitia pemilihan tingkat kabupaten tidak memberikan penilaian yang objektif dan diduka telah membocorkan soal test untuk beberapa bakal calon kepala desa pada saat test tertulis dilaksanakan, khususnya kepada calon Desa Rambusaratu.

Dari berbagai alasan tersebut, mereka medesak agar hasil keputusan pemilihan umum kepala desa di Kabupaten Mamasa tentang hasil seleksi calon kepala desa tertanggal 23 Maret 2017, kususnya Desa Rambusaratu dibatalkan serta pemilihan kepala Desa Rambusaratu yang dijadwalkan akan dilaksanakan 20 April 2017 mendatang ditunda untuk sementara waktu.

“Kami hanya menuntut keadilan, kejujuran, dan kebenaran kepada birokrasi agar itu segera dilaksanakan, dan juga meminta kepada DPRD Mamasa agar mendesak untuk menunda pemilihan Kepala Desa Rambusaratu pada 20 April mendatang karena ada indikasi kecuarangan,” kata salah seorang demonstran, Joni Dettumanan.

Menaggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Mamasa, Marthinus Tiranda, yang menerima aspirasi warga itu berjanji akan mempertemukan antara Komisi I DPRD Mamasa dengan panitia kabupaten serta pihak-pihak terkait untuk menyikapi dan menilai permasalahan tersebut.

Menurut Marthinus, jika permasalahan ini betul dan benar ada masalah maka harus ada sikap dan keputusan, dan jika persoalan ini masih ada solusi, saya kira ini adalah persoalan yang bijak.

Seusai  berdemo di Kantor DPRD Mamasa, sejumlah masyarakat dari Desa Rambusartu ini kemudian bertolak ke Kantor Bupati Mamasa. Di sana mereka diterima langsung oleh Bupati Mamasa Ramlan Badawi.

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Ramlan Badawi mengatakan, pihaknya akan mengkaji tuntutan aspirasi tersebut. Karena, menurut Ramlan, kebijakan nasional Pilkades tidak gampang dijatuhkan oleh kebijakan daerah kecuali masalah besar.

“Alasan-alasan yang dimasukkan akan dikaji dan dikawinkan dengan kebijakan aturan yang berlaku. Hal lainnya adalah akan dilakukan pendekatan kekeluargaan kepada yang bersangkutan supaya sinkron. Karena bagaimanapun yang menyampaikan aspirasi ini adalah Tokoh Adat yang tentu menginginkan daerah ini lebih baik,” jelas Ramlan Badawi.

FRENDY CRISTIAN

TINGGALKAN KOMENTAR