TRANSTIPO.com, Mamuju – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diminta untuk mengintensifkan dan mengefektifkan pekerjaan. Hal itu ditegaskan oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Irjen Pol Carlo Brix Tewu saat berlangsung Rapat Pemaparan Program Prirotas SKPD di Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang dimulai sejak Senin, 23 Januari 2017.
Kali ini, atau pada Kamis, 26 Januari 2017, giliran Paparan Program, yakni Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Irjen Pol Carlo Brix Tewu dalam kesempatan tersebut mengharapkan, agar semua komponen sama-sama mengetahui, sama- sama mengerti dan saling menjaga agar program yang dikerjakan itu betul-betul tepat sasaran.
“Intinya adalah bagaimana kita mengintensifkan atau mengefektifkan pekerjaan kita. Memang, ada kelemahan kita dalam menyusun program, oleh karena kita pakai sistem dari atas ke bawah. Yang seharusnya dari bawah, yaitu Sub Bidang ke atas untuk dikaji dalam membuat Program Kerja,” jelas Irjen Pol Carlo B Tewu.
Di hadapan semua pejabat lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Irjen Pol Carlo Brix Tewu menyampaikan, Pemaparan Program Kerja SKPD yang telah dilakukan sejak Senin, 23 Januari 2017, adalah sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama seluruh SKPD dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Ir. Fakhruddin, MM juga mengharapkan agar diadakan konsolidasi ke kabupaten, utamanya pengalihan personil kabupaten ke provinsi. Hal tersebut sebagai dampak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota).
“Konsolidasi penting dilakukan agar mereka tahu bahwa mereka sudah di bawah kendali provinsi, dan kita bisa bekerja sama dalam mengefektifkan Program Kerja kita. Mari kita mengurai kembali, kemarin kita sudah bekerja maksimal, sekarang kita tambah lagi spirit kita,” kata Kepala Dinas Kehutanan Ir. Fakhruddin.
“Jika tahun kemarin pemerintah lebih konsentrasi pada pembangunan infrastrukur—yang memang hasilnya sangat spektakuler—maka sekarang eranya untuk meningkatkan kualitas kinerja kita atau biasa disebut etos kerja. Etos kerja itu manifestasinya efesiensi di segala bidang,” aku Carlo B Tewu, pemilik bintang dua di Kepolisian Republik Indonesia.
Kepala Dinas Kehutanan Ir. Fakhruddin, MM memaparkan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat mengurus dan mengelola hutan di Provinsi Sulawesi Barat yang luasnya 1,092,376 hektar atau 64,6 persen dari luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Barat.
Ir. Fakhruddin juga menjelaskan, berdasarkan fungsinya sebagian besar 452.030 hektar (26,7 persen) merupakan Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas seluas 331. 245 hektar (19,5 persen), Hutan Produksi seluas 71,859 hektar 4,3 persen), Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 22.597 hektar (1,3 persen), dan Hutan Konservasi/Suaka Alam seluas 215.190 hektar (12,7 persen).
Terkait Program Kerja Tahun 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai Alokasi APBD sebesar Rp 9,8 miliar, untuk 15 program dan 75 kegiatan. Sedang Alokasi Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 817.000.000, APBN Balai Pengelolaan Hutan Produksi sebesar Rp. 7.108.372.000, APBN Balai DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa sebesar Rp. 4.055.621.400, APBN Balai DAS dan Hutan Lindung Jeneberang Saddang Rp. 1.686.086.000.
Pada rapat kala itu, Pj Gubernur Sulawesi Barat Irjen Pol Carlo B Tewu didampingi oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sulawesi Barat Drs. H. Nur Alam Tahir, Asisten Bidang Administrai Umum Sulawesi Barat Hj. Jamila Sugianto, SH, Staf Ahli Gubernur Drs. H. Darno Madjid, M.Pd, dan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Drs. H. Eman Hermawan, MM.
HUMAS PEMPROV SULBAR
